STANDAR PELAYANAN e-MAIL KEMENTERIAN KESEHATAN

1. DEFINISI

   1. Pengguna:

      • Akun email digunakan oleh pegawai (PNS), satuan kerja Kementerian Kesehatan RI di lingkungan kantor pusat dan kegiatan/program Kementerian Kesehatan.

   2. Pengelola :

      • Layanan email resmi Kementerian Kesehatan dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan

   3. Penanggung Jawab Administratif :
      • • Penanggung jawab akun pribadi adalah pegawai yang bersangkutan sebagai pemilik akun
      • • Penanggung jawab akun satuan kerja adalah pimpinan satuan kerja terkait
      • • Penanggung jawab akun kegiatan/program adalah pimpinan lembaga yang membawahi kepanitiaan kegiatan tersebut.
   4. Penanggung Jawab Teknis :

      • Orang yang bertanggung jawab secara teknis penggunaan akun email dan sebagai kontak teknis yang akan dihubungi oleh pengelola apabila ada pemberitahuan maupun masalah yang berhubungan dengan teknis. Penanggung jawab teknis merupakan orang yang ditunjuk oleh penanggung jawab administratif untuk mengelola dan memelihara layanan email.




2. KETENTUAN UMUM

   1. Ketentuan Umum:
      • • Pusdatin menyediakan layanan email secara gratis kepada pegawai dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan kantor pusat
      • • Pegawai/penanggung jawab teknis melakukan pengajuan akun email melalui aplikasi registrasi secara online dengan melengkapi no hp dan email alternatif (selain @kemkes.go.id) pribadi.
      • • Pemberian nama akun (username) pegawai mengikuti aturan penamaan yang berlaku dan disesuaikan dengan nama yang tertera pada SIMKA Kementerian Kesehatan. Untuk nama akun (username) satuan kerja, penamaan merujuk pada nomenklatur yang berlaku di Kementerian Kesehatan. Untuk nama akun (username) kegiatan insidental dapat diajukan oleh panitia dengan menyesuaikan nama kegiatan terkait.
      • • Masa berlaku layanan email:
        1. 1. untuk satuan kerja bersifat permanen
        3. 2. untuk kegiatan/program adalah selama kegiatan berlangsung, atau sesuai kesepakatan dengan pihak pengelola
        5. 3. untuk pegawai adalah selama pegawai masih menjadi PNS Kementerian Kesehatan.
      • • Pengelolaan email sepenuhnya menjadi wewenang penanggung jawab administratif
      • • Dalam pengoperasian sehari-hari, “penanggung jawab administratif” diwakili oleh “penanggung jawab teknis”
      • • Pengelola tidak bertanggung-jawab atas perselisihan internal yang mungkin akan terjadi atas wewenang pengelolaan email yang didelegasikan. Pengelola menganggap sah, keterangan dari pendaftaran pertama kali.
      • • Pihak pengguna layanan email mendapatkan dukungan secara teknis dari pengelola
      • • Pengelola berhak penuh untuk melakukan tindakan yang perlu, seperti mencabut, membekukan, dan lain-lain, atas akun email apabila penanggung jawab administratif maupun teknis tidak mematuhi aturan aturan yang telah ditetapkan
   2. Privasi dan Hak Pribadi pengguna
      • • Pemilik email mempunyai hak penuh untuk menggunakan layanan dengan memperhatikan aturan dan prosedur yang berlaku.
      • • Segala sesuatu yang menyangkut data pihak pengguna tidak akan dipublikasikan oleh pengelola ke pihak manapun baik organisasi maupun perorangan.
   3. Kewajiban Pengguna
      • • Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan akun email.
      • • Tidak memberikan username dan password email (terutama akun pribadi) kepada pihak luar, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa merugikan pengguna maupun pengelola.
      • • Tidak menggunakan layanan email untuk tindakan penipuan ataupun tindakan kriminal lainnya serta transaksi belanja barang/jasa secara online.
   4. Keamanan
      • • Pihak pengguna bertanggung jawab atas kerahasiaan username dan password yang dipegang
      • • Pihak pengelola tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi pada username dan password pengguna, termasuk apabila diketahui oleh pihak yang tidak memiliki hak sebagai pengguna.
      • • Pihak pengguna disarankan untuk memilih password yang mengacu kepada faktor keamanan dan menggantinya setiap periode tertentu.
      • • Apabila pengguna lupa password, pegawai/penanggung jawab administratif maupun pejabat teknis bisa menghubungi pihak pengelola.
      • • Pengguna tidak melakukan klik terhadap link yang tidak jelas dan mencurigakan yang dikirimkan ke akun email miliknya.
      • • Apabila akun email pengguna diretas yang menyebabkan pengiriman spamming oleh akun tersebut, maka pengelola dapat menonaktifkan akun email (untuk sementara) agar lalu lintas email dapat berjalan lancar.
   5. Tanggung jawab atas data email
      • • Pihak pengelola tidak bertanggung jawab atas rusak/hilangnya data pihak pengguna, secara disengaja atau tidak yang disebabkan oleh pihak mana pun.
      • • Pihak pengelola tidak menyediakan backup untuk semua data pengguna yang disimpan di mail server.
      • • Pihak pengguna wajib melakukan back up data dan pemindahan data ke media penyimpanan pribadi agar akun email tetap dapat menerima email dengan kapasitas/kuota yang tersedia
   6. Pelanggaran Aturan
      • • Memberi peringatan keras sebanyak 1 (satu) kali kepada pemilik email melalui email/telp kepada penanggung jawab administratif maupun teknis dalam batas waktu 2 x 24 jam
      • • Apabila peringatan diabaikan, pengelola akan memberhentikan layanan secara sepihak terhadap pengguna sampai pihak pengguna menghubungi pihak pengelola.
   7. Penggunaan kapasitas penyimpanan dan lampiran dokumen
      • • Kapasitas yang disediakan untuk email adalah 5 GB.
      • • Lampiran dokumen (attachment) yang dapat dikirimkan adalah maksimal 10 MB
      • • Untuk pengiriman lampiran yang jauh lebih besar, dapat menggunakan media transit data pusdatindoc, dengan terlebih dahulu melakukan pengajuan ke pengelola.
   8. Pembatalan dan penghapusan akun
      • • Pelanggaran ketentuan dan aturan di atas dapat mengakibatkan pembatalan akun oleh pihak pengelola tanpa pemberitahuan sebelumnya
      • • pabila pegawai telah memasuki masa pensiun atau sudah tidak menjadi PNS Kementerian Kesehatan
      • • Kegiatan/program telah berakhir.



3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

   Waktu yang dibutuhkan untuk merespons permohonan tersebut adalah maksimal 2x24 jam sejak informasi diterima oleh Bidang Pengelolaan Teknologi dan Informasi.

4. BIAYA LAYANAN

   Tidak dipungut biaya.

5. MEKANISME DAN PROSEDUR

   1. SOP Pendaftaran Email
      1. Pegawai melakukan pendaftaran online dengan menginput NIP, email alternatif, no.hp dan foto kartu identitas (ID card)
      2. Admin melakukan verifikasi data pegawai
      3. Admin menyetujui/tidak menyetujui permohonan pembuatan akun email berdasarkan hasil verifikasi
      4. Admin membuat akun email
      5. Notifikasi pembuatan/penolakan akun email dikirimkan ke email alternatif yang didaftarkan
   2. SOP Reset Password
      1. Pegawai menginput NIK dan akun email yang akan direset password
      2. Admin melakukan verifikasi data pegawai dan akun email dimaksud
      3. Admin melakukan reset password
      4. Notifikasi reset password email dikirimkan ke email alternatif yang terdaftar

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK BAGI ASN KEMENKES

1. DESKRIPSI

   Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak yang ada di dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Sertifikat elektronik bagi ASN Kemenkes diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, BSSN untuk dipergunakan dalam sistem informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.




2. PERSYARATAN PELAYANAN

   1. Pengajuan sertifikat digital dilakukan secara online, melalui menu katalog layanan di website Pusat Data dan Informasi (pusdatin.kemkes.go.id).
   2. Memiliki email resmi Kementerian Kesehatan.
   3. Melampirkan persyaratan dokumen sbb:
      • • KTP yang telah di pindai (scan) format jpg/png berwarna
      • • Surat Rekomendasi dari Kepala Satker, unduh format Individu disini, Kolektif disini (contoh).
      • • Specimen Tanda Tangan dengan format jpg/png berwarna



3. KETENTUAN UMUM

   1. Pengajuan sertifikat digital diperuntukkan bagi Para Pejabat Struktural di Lingkungan Kemenkes (Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas)



4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

   Waktu yang dibutuhkan untuk merespons permohonan tersebut adalah maksimal 2x24 jam sejak permohonan diterima oleh Bidang Pengelolaan Teknologi dan Informasi.




5. BIAYA LAYANAN

   Tidak dipungut biaya.




6. MEKANISME DAN PROSEDUR

   1. SOP Pengajuan Sertifikat Elektronik
      • • ASN membuat surat rekomendasi dan menyiapkan data diri seperti KTP dan Specimen
      • • ASN melengkapi data diri pada web pendaftaran yang telah disediakan oleh pusdatin
      • • Admin pusdatin akan melakukan verifikasi data sebelum dikirimkan ke pihak BSrE jika berhasil akan mendapatkan notif email ke email kemkes pribadi
      • • ASN yang telah mendapatkan email dari BSrE untuk pembuatan MPIN harap tidak boleh ada yang mengetahui.
      • • Pihak BSrE akan mengkonfirmasi MPIN yang telah dibuat dan akan membuat sertifikat Elektronik untuk E-Sign.
      • • Dalam pembuatan sertifikat E-sign dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dari konfirmasi MPIN.

STANDAR PELAYANAN HOSTING KEMENTERIAN KESEHATAN

1. PENDAHULUAN

   Prosedur layanan hosting merupakan aturan-aturan yang berisi batasan yang jelas tentang hal – hal yang diijinkan dan tidak diijinkan oleh pengguna layanan hosting di Kementerian Kesehatan RI. Prosedur layanan hosting ini dapat mengalami revisi apabila dalam pelaksanaannya atau dalam pengembangan sistem terdapat perubahan.




2. DEFINISI

   1. HOSTING:

      • Hosting adalah suatu layanan yang disediakan oleh penyedia layanan untuk meletakkan aplikasi sehingga dapat diakses melalui internet.

   2. Pengguna :

      • adalah pihak yang mendapatkan layanan hosting. Pengguna yang diijinkan adalah unit kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan RI

   3. Pengelola :

      • adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan sistem hosting di Kementerian Kesehatan RI, dalam hal ini adalah Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

   4. Penanggung Jawab Struktural :

      • adalah pimpinan unit kerja dari pihak pengguna yang berwenang serta bertanggung jawab terhadap aplikasi/website pada layanan hosting.

   5. Penanggung Jawab Teknis :

      • adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis atas hosting yang bersangkutan dan sebagai kontak teknis yang akan dihubungi oleh pengelola apabila ada pemberitahuan maupun masalah teknis. Penanggung jawab teknis ditunjuk oleh penanggung jawab struktural untuk mengelola dan memelihara layanan hosting.




3. FITUR - FITUR LAYANAN Hosting

   1. Server virtual
      • • Memory
      • • Storage
      • • Processor
   2. Domain Server
      • • kemkes.go.id
   3. Alamat IP Public
      • • 202.70.136.xxx
      • • 103.74.143.xxx
   4. keamanan
      • • Firewall Next Generation
      • • Penetration Testing
   5. Back Up
      • • Warm
      • • Cold
   6. Disaster Recovery Center
      • • Aplikasi yang masuk dalam kategori kritikal



4. SYARAT - SYARAT

   1. Pihak pengguna wajib mengirimkan surat permohonan Hosting yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi dengan dilengkapi formulir Hosting.
   2. Pihak pengguna setuju terhadap fitur yang disediakan oleh Pusdatin
   3. Dukungan teknis untuk pengguna diberikan melalui email, telepon ataupun kunjungan dari pihak pengguna.
   4. Pendaftaran dan pemberian nama domain dilakukan atas nama unit kerja dan hanya untuk IP Publik milik Kementerian Kesehatan
   5. Masa berlaku layanan hosting untuk unit kerja atas kesepakatan dan persetujuan pihak Pusdatin (minimal untuk 1 tahun).
   6. Penamaan dan pengelolaan domain sepenuhnya menjadi wewenang penanggung jawab struktural. Dalam pengoperasian sehari-hari penanggung jawab struktural diwakili oleh penanggung jawab teknis.
   7. Pengelola tidak bertanggung jawab dan tidak berperan selain dari pencatatan atas pendelegasian nama dari domain yang diminta.
   8. Pengajuan spesifikasi teknis server harus melampirkan dasar perhitungan kebutuhan memory, CPU dan Harddisk yang didasarkan pada formulir pengajuan hosting.
   9. Menggunakan server tidak untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia atau hukum yang ditetapkan di wilayah hukum tempat kedudukan pengguna.
   10. Setiap unit kerja yang membangun website dengan software proprietary harus berlisensi atau legal
   11. Pengelola diberi kewenangan dengan mengikuti mekanisme yang berlaku untuk melakukan troubleshooting apabila terjadi gangguan pada aliran listrik yang menyebabkan tidak berjalannya website pada unit kerja bersangkutan
   12. Pengguna yang akan melakukan perubahan yang membutuhkan akses setingkat root diwajibkan mengisi formulir Request For Change (RFC) dengan datang langsung ke Pusdatin



5. KETENTUAN

   1. Pusdatin tidak bertanggung jawab atas isi aplikasi/website, pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas isi aplikasi/website
   2. Setiap aplikasi/website yang akan di hosting sudah mendapatkan rekomendasi dari Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pusdatin Kementerian Kesehatan.
   3. Sebelum aplikasi dipublikasi diwajibkan untuk melampirkan hasil uji keamanan (penetration testing/stresstest) dan telah diperbaiki sesuai hasil uji dimaksud
   4. Pusdatin berhak untuk melakukan tindakan yang perlu, seperti mematikan server, apabila terindikasi adanya hacker yang mengubah tampilan atau isi aplikasi/website.
   5. Penyediaan layanan infrastruktur server hosting hanya sampai pada instalasi OS server dan setting konfigurasi IP. OS yang digunakan yang bertipe open source (linux) untuk OS berlisensi menjadi tanggung jawab pihak pengguna
   6. Penggunaan DBMS berlisensi menjadi tanggung jawab pihak pengguna.
   7. Pusdatin tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan data.



6. TANGGUNG JAWAB PENGELOLA

   1. Pusdatin menyiapkan IP Publik yang diperuntukkan bagi setiap unit kerja setingkat Esselon II sebagai sub domain dari pengalamatan website yang bersangkutan.
   2. Menyiapkan server sesuai dengan kesepakatan sampai dengan instalasi OS dan setting/konfigurasi jaringan
   3. Proses setting/konfigurasi jaringan hanya dilakukan oleh Pusdatin dengan didampingi tim dari unit kerja yang bersangkutan
   4. Pusdatin mempunyai kewenangan untuk memantau dan memonitor aplikasi/website.
   5. Pusdatin tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi pada username dan password pengguna, termasuk didalamnya apabila diketahui oleh pihak yang tidak memiliki hak sebagai pengguna.
   6. Segala sesuatu yang menyangkut data pihak pengguna tidak akan dipublikasikan oleh Pusdatin ke pihak manapun.
   7. Pusdatin memastikan perangkat keras server dan aplikasinya dapat diakses melalui internet selama 24 jam x 7 hari.
   8. Apabila terdapat penghentian sementara layanan akses internet yang direncanakan, pihak Pusdatin akan menginfokan kepada Penanggung Jawab Struktural minimal 2 x 24 jam sebelum pelaksanaan penghentian layanan.
   9. Apabila terdapat penghentian sementara layanan akses internet yang tidak direncanakan, pihak Pusdatin akan menginfokan kepada Penanggung Jawab Teknis maksimal 2 jam setelah kejadian.



7. TANGGUNG JAWAB PENGGUNA

   1. Pemilik domain mempunyai hak penuh untuk memodifikasi aplikasi/website masingmasing dengan memperhatikan aturan dan prosedur yang berlaku
   2. Apabila ingin menggunakan OS dan/atau DBMS berlisensi maka menjadi tanggung jawab pihak pengguna
   3. Pihak pengguna dapat mengajukan akses kedalam server dengan mengisi permohonan pada aplikasi Total Privilege Access Management (TPAM) pada alamat https://192.168.90.70/tpam.
   4. Pihak pengguna bertanggung jawab atas kerahasiaan username dan password yang dipegang.
   5. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di Kementerian Kesehatan. Perubahan peraturan/ketetapan akan diberitahukan melalui alamat email dan/atau telp penanggung jawab struktural dan/atau teknis hosting



8. BATASAN ISI

   1. Materi tidak mengandung SARA, pornografi, iklan, perjudian, mining crypto currency dan pelanggaran terhadap hak cipta
   2. Mengikuti standar website/aplikasi yang diberlakukan di Kementerian Kesehatan.
   3. Pihak pengguna bertanggung jawab secara hukum sepenuhnya terhadap isi/materi file yang disimpan.
   4. Pihak Pusdatin tidak bertanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul yang disebabkan oleh isi/materi milik pihak pengguna.



9. LARANGAN PENGGUNA

   1. Mencoba merusak sIstem
   2. Mengganti data dan sistem yang berada di Pusdatin Kementerian Kesehatan.
   3. Menggunakan layanan internet services yang bukan merupakan hak dari pengguna bersangkutan.
   4. Melakukan hal-hal yang bisa dikategorikan merugikan sistem milik Kementerian Kesehatan RI.



10. PELANGGARAN ATURAN

    1. Memberi peringatan keras sebanyak 1 (satu) kali kepada pemilik domain melalui email kepada penanggung jawab struktural dan/atau teknis dalam batas waktu 2 x 24 jam.
    2. Jika peringatan tetap diabaikan dan tetap dilanggar, Pusdatin akan memberhentikan layanan secara sepihak terhadap pengguna sampai pihak pengguna menghubungi pihak Pusdatin.

STANDAR PELAYANAN LIVE STREAMING KEMENTERIAN KESEHATAN

1. PERSYARATAN PELAYANAN

   1. Surat permohonan ke Kepala Pusat Data dan Informasi yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Kemenkes.
   2. Surat permohonan tersebut dikirimkan sekurang-kurangnya H-7 sebelum acara berlangsung.



2. KETENTUAN UMUM

   1. Pemohon & Penanggung Jawab: Satker di lingkungan Kemenkes
   2. Pusdatin menyediakan perangkat Live Streaming antara lain berupa kamera, kabel hdmi, software streaming dan laptop beserta operator.
   3. Tanggung jawab satker penyelenggara/pemohon:
      • • Menginfokan susunan acara beserta durasi waktu dan nama-nama pengisi acara
      • • Perizinan bagi tim teknis Pusdatin untuk melakukan gladi resik serta memasang perlengkapan Live Streaming
      • • Menyebarkan link Live Streaming agar bisa diakses oleh penonton di luar peserta acara yang sedang berlangsung
      • • Penyediaan konsumsi (jika ada)



3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

   Waktu yang dibutuhkan untuk merespons permohonan tersebut adalah maksimal 2x24 jam sejak informasi diterima oleh Bidang Pengelolaan Teknologi dan Informasi.




4. BIAYA LAYANAN

   Tidak dipungut biaya.




5. MEKANISME DAN PROSEDUR

   1. SOP Permohonan Live Streaming
      • • Unit kerja membuat surat permohonan pelaksanaan live streaming yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi
      • • Kepala Pusdatin menerima dan mendisposisikan surat permohonan pelaksanaan live streaming ke Kabid PTI
      • • Menganalisis surat permohonan jika bisa dilaksanakan tepat waktu sesuai permintaan maka akan segera di proses, jika tidak maka akan didiskusikan lebih lanjut dengan pihak pemohon
      • • Melaksanakan Live Streaming pada venue yang telah ditentukan

STANDAR PENGAJUAN SIKDA GENERIK KEMENTERIAN KESEHATAN

1. DEFINISI

   SIKDA Generik adalah upaya dari Kementerian Kesehatan dalam menerapkan standarisasi Sistem Informasi Kesehatan sehingga dapat tersedia data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat dalam pengambilan kebijakan dibidang kesehatan (di Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementerian Kesehatan) dengan mendayagunakan teknologi, informasi, dan komunikasi.




2. PERSYARATAN PELAYANAN

   1. Surat permohonan pengajuan Akses SIKDA Generik dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
   2. Mengisi kelengkapan data dukung persyaratan pengajuan Aplikasi SIKDA Generik.
   3. Tersedia SDM sebagai operator aplikasi SIKDA Generik
   4. Tersedia perangkat Komputer/PC unuk implementasi:
      • • Loket/Pendaftaran
      • • Pelayanan/Poli
      • • Apotek
      • • Kasir
      • • Administrator Puskesmas
   5. Tersedia jaringan Internet.



3. KETENTUAN UMUM

   1. Aplikasi digunakan secara online/Cloud karena Server tepusat di Kementerian Kesehatan RI
   2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas hanya tinggal mengakses aplikasi SIKDA Generik menggunakan user dan password yang sudah diberikan melalui jaringan Internet.
   3. Aplikasi SIKDA Generik sudah terintegrasi dengan aplikasi PCare BPJS Kesehatan dan NIK Dukapil
   4. Pemeliharaan dan pegembangan terkait aplikasi SIKDA Generik berada di Pusdatin



4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

   Waktu yang dibutuhkan untuk merespons permohonan tersebut adalah maksimal 1 bulan sejak informasi diterima oleh Bidang Pengelolaan Teknologi dan Informasi dengan mempertimbangkan waktu diterimanya jawaban surat permohonan Consid Tester dari BPJS Kesehatan Pusat




5. BIAYA LAYANAN

   Tidak dipungut biaya.




6. MEKANISME DAN PROSEDUR

   1. SOP Permohonan SIKDA GENERIK
      1. Dinas Kabupaten/Kota membuat surat permohonan pengajuan Akses SIKDA Generik yang diajukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
      2. Dinas Kabupaten/Kota mengisi kelengkapan data dukung persyaratan pengajuan Aplikasi SIKDA Generik sebagai berikut:
         • • Nama Puskesmas
         • • Ketersedian Sumber Daya Manusia
         • • Ketersediaan Listrik dan Perangkat Komputer/PC
         • • Ketersediaan Akses Internet
      3. Surat Permohonan dan Kelengkapan Data Dukung dapat dikirimkan melalui email: sip-care@kemkes.go.id cc ti.pusdatin@kemkes.go.id
      4. Pusdatin melakukan verifikasi surat Permohonan dan kelengkapan Data Dukung yang sudah dikirimkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
      5. Pengajuan SIKDA Generik yang sudah berhasil diverifikasi selanjutnya akan dibuatkan User dan Password aplikasi SIKDA Generik
      6. Pusdatin membuat surat pengajuan Consid Tester ke BPJS Kesehatan Pusat
      7. Pusdatin mengirimkan Surat balasan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berisi informasi :
         • • User dan Password aplikasi SIKDA Generik untuk admin Dinas Kesehatan dan masing-masing Puskesmas
         • • URL aplikasi SIKDA Generik
         • • Panduan penggunaan Aplikasi SIKDA Generik

STANDAR LAYANAN AKSES e-OFFICE KEMENTERIAN KESEHATAN

1. DEFINISI

   Aplikasi e-office adalah merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung reformasi birokrasi dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta prosedur dan mekanisme kerja yang efektif.

   1. Aplikasi Data Kehadiran dan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

      • Aplikasi ini mempermudah administrasi dan meningkatkan efektifitas khususnya untuk administrasi kepegawaian. Dalam aplikasi ini terdapat Modul Kehadiran, Modul Perjalanan Dinas, dan Modul Rekapitulasi Kepegawaian.

   2. Aplikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)

      • Pdln merupakan sarana pengajuan permohonan perjalanan dinas keluar negeri pada lingkungan Kementerian Kesehatan PDLN dilaksanakan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan kerjasama luar negeri

   3. Aplikasi e-Notulen

      • Aplikasi ini dapat membantu dalam pencatatan maupun tidaklanjut hasil rapat tingkat pimpinan di lingkungan Kementerian Kesehatan

   4. Aplikasi Tata Naskah Dinas

      • TND adalah aplikasi kearsipan, dimana kita dapat mengelola, mengakses dan menyimpan surat masuk dan surat keluar. Arsip merupakan barang bukti yang sekaligus mampu berbicara tentang fakta dan peristiwa sejarah dan mampu memberikan arti dan manfaat dalam kehidupan manusia




2. PERSYARATAN PELAYANAN

   1. Surat permohonan pengajuan Akses eoffice dari satuan kerja ke Kepala Pusat Data dan Informasi
   2. Memberikan kelengkapan data dukung persyaratan pengajuan akses eoffice berupa Nama, NIP dan satuan kerja
   3. Menyebutkan hak akses apa saja yang akan diberikan pada pegawai yang bersangkutan (Data Kehadiran dan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, e-pdln, e-notulen atau efs)
   4. Hak akses yang diberikan bisa hanya aplikasi datakehadiran dan perjalanan dinas dalam negeri saja, atau ke 4 (empat) aplikasi diatas, sesuai dengan tugas dan fungsi.



3. KETENTUAN UMUM

   1. Aplikasi digunakan secara online/Cloud karena Server tepusat di Kementerian Kesehatan RI.
   2. Setiap pegawai di Kementerian Kesehatan hanya tinggal mengakses aplikasi eoffice menggunakan user dan password yang sudah diberikan oleh admin di Pusdatin.
   3. Pemeliharaan dan pegembangan terkait aplikasi eoffice berada di Pusdatin.



4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

   Waktu yang dibutuhkan untuk merespons permohonan tersebut adalah maksimal 1 (satu) hari kerja sejak informasi diterima oleh Bidang Pengelolaan Teknologi dan Informasi




5. BIAYA LAYANAN

   Tidak dipungut biaya.




6. MEKANISME DAN PROSEDUR

   1. SOP Layanan Akses Eoffice
      1. Satuan kerja membuat surat permohonan pengajuan Akses eoffice yang diajukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI ditandatangani oleh Kepala satuan kerja.
      2. Satuan kerja melengkapi data dukung persyaratan pengajuan akses eoffice sebagai berikut:
         • • Nama dan NIP Pegawai
         • • Ketersedian Sumber Daya Manusia
         • • Akses yang diinginkan (data kehadiran dan perjalan dinas dalam negeri, epdln, e-notulen, atau tata naskah dinas)
         • • Surat Permohonan dan Kelengkapan Data Dukung dapat dikirimkan melalui email: ti.pusdatin@kemkes.go.id
      3. Pusdatin melakukan verifikasi surat Permohonan dan kelengkapan Data Dukung yang sudah dikirimkan oleh satuan kerja
      4. Pengajuan akses eoffice yang sudah l diverifikasi selanjutnya akan dibuatkan User dan Password aplikasi eoffice
      5. Pusdatin mengirimkan Surat balasan kepada satuan kerja yang berisi informasi User dan Password aplikasi eoffice untuk masing-masing admin dan pegawai

STANDAR PELAYANAN WEBINAR KEMENTERIAN KESEHATAN

1. DESKRIPSI

   Webinar atau web seminar adalah suatu kegiatan pertemuan (rapat, seminar, workshop, dll) yang dilakukan secara online atau menggunakan jaringan internet yang dapat dilakukan oleh banyak orang dari berbagai lokasi yang berbeda.




2. KETENTUAN UMUM

   1. Webinar Kemenkes dapat dipergunakan oleh setiap satker di lingkungan kemenkes
   2. Webinar Kemenkes menggunakan aplikasi Cisco WebEx berbayar dengan jumlah Participant up to 1000.



3. PERSYARATAN PELAYANAN

   1. Mengisi form online pengajuan webinar Kemenkes. Link webinar akan dikirimkan melalui email yang tercantum dalam form online
   2. Mengisi dokumen Berita Acara Pelaksanaan yang ditandatangani oleh minimal pejabat Struktural es.III (administrator) setelah webinar selesai dilaksanakan



4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

   Waktu yang dibutuhkan untuk merespons permohonan tersebut adalah maksimal 2x24 jam sejak informasi diterima oleh Bidang Pengelolaan Teknologi dan Informasi.




5. BIAYA LAYANAN

   Tidak dipungut biaya.




6. MEKANISME DAN PROSEDUR

   1. SOP Pengajuan Webinar
      • • ASN mengisi form yang sudah kami sediakan dengan mengklik tombol daftar disini
      • • ASN diharapkan telah memastikan jadwal tidak bentrok dengan kegiatan yang sedang berlangsung dengan melihat jadwal yang sudah kami sediakan
      • • Setelah melakukan pendaftaran kami dari tim Pusdatin akan mengecek data, dan jika kami vasilitasi maka akan kami kirim kan link webinar melalui email
      • • Diharapkan setelah melakukankegiatan webinar untuk meng-upload file berita acara berdasarkan Token yang kami berikan.

STANDAR LAYANAN PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI

1. PERSYARATAN PELAYANAN

   Satker/Instansi/Masyarakat membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi




2. KETENTUAN UMUM

   Informasi/data yang diminta adalah yang menjadi kewenangan Pusat Data dan Informasi.




3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

   Waktu yang dibutuhkan untuk menjawab permohonan terkait data dan informasi adalah 14 hari kerja sejak informasi diterima oleh Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.




4. BIAYA LAYANAN

   Tidak dipungut biaya.




5. MEKANISME DAN PROSEDUR

   1. SOP Layanan Diseminasi Informasi Kesehatan

STANDAR LAYANAN AKSES e-OFFICE KEMENTERIAN KESEHATAN

1. PERSYARATAN PELAYANAN

   1. Satker membuat surat permohonan nama domain/sub domain ke Kepala Pusat Data dan Informasi yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja
   2. Menginformasikan nama domain/sub domain yang dikehendaki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   3. Khusus pengajuan nama domain, agar melampirkan dokumen persyaratan sbb:
      • • Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik
      • • Keterangan mengenai pelayanan publik.
      • • Surat penunjukkan pejabat nama domain satker.
      • • Karpeg pejabat nama domain yang ditunjuk.



2. KETENTUAN UMUM

   1. Pusdatin akan menyiapkan IP Publik yang hanya diperuntukkan 1 (satu) bagi setiap unit kerja setingkat eselon I sebagai sub domain dari pengalamatan website yang bersangkutan.
   2. Pemberian nama sub domain dilakukan setelah proses hosting atau colocation selesai dilakukan.
   3. Pusdatin berhak mencabut operasional nama domain/sub domain jika terbukti melakukan pelanggaran.
   4. Pejabat nama domain/sub domain satker bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan operasional penggunaan nama domain/sub domain di satkernya.



3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

   Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pengajuan nama domain*/sub domain adalah 4 (empat)** hari kerja, sejak surat diterima oleh Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi.




4. BIAYA LAYANAN

   Tidak dipungut biaya.




5. MEKANISME DAN PROSEDUR

   1. SOP Layanan Pengajuan Nama Domain
   2. SOP Layanan sub domain

Ket:
* proses sampai dengan pengajuan ke Kemenkominfo
**jika seluruh persyaratan sudah dilengkapi

STANDAR LAYANAN WEBINAR KEMENTERIAN KESEHATAN

1. DEFINISI

   Layanan Webinar Kementerian Kesehatan merupakan layanan yang menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua pihak atau lebih yang berada di lokasi yang berbeda dengan menggunakan jaringan internet.




2. PERSYARATAN PELAYANAN

   1. Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Kemenkes
   2. Surat permohonan dikirimkan sekurang-kurangnya H-5 (hari kerja) sebelum acara berlangsung.



3. KETENTUAN UMUM

   1. Pemohon & Penanggung Jawab : Satker di lingkungan Kemenkes.
   2. Pusdatin menyediakan perangkat webinar antara lain berupa :
      • • Ruang Situasi (situation room) yang sudah dilengkapi dengan perangkat audio-video dan terletak di Gedung Adhyatma Lt. 2
      • • Operator & Pengawalan
   3. Data yang menjadi tanggung jawab panitia/penyelenggara acara untuk disampaikan kepada PIC Pusdatin:
      • • Lokasi peserta (participant) webinar
      • • Narahubung peserta (participant)
      • • Email Peserta (participant)
   4. Perangkat yang menjadi tanggung jawab peserta (participant):
      • • Perangkat Display berupa : komputer PC/Laptop/Gawai
      • • Perangkat Audio
      • • Koneksi internet dan jaringannya
      • • Koneksi HDMI / RCA
      • • Camera External & Video Switcher. Camera & Video switcher diperlukan apabila menggunakan lebih dari 1 camera.
      • • Catuan Listrik/Genset. Genset diperlukan apabila supply listrik di lokasi tidak stabil
      • • Perkabelan



4. TANGGUNG JAWAB SATKER PENYELENGGARA/PEMOHON

   1. Menentukan peserta (participant) webinar
   2. Menginfokan susunan acara beserta durasi waktu dan pengisi acara.
   3. Penyediaan konsumsi (Jika ada).
   4. Menjaga kebersihan ruang situasi setelah acara selesai.



5. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

   Waktu yang dibutuhkan untuk merespons permohonan tersebut adalah maksimal 2x24 jam sejak informasi diterima oleh Bidang Pengelolaan Teknologi dan Informasi.




6. BIAYA LAYANAN

   Tidak dipungut biaya.




7. MEKANISME DAN PROSEDUR

   1. Permohonan Webinar :
      1. Unit kerja mengisi surat permohonan pelaksanaan Webinar yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi
      2. Kepala Pusdatin menerima dan mendisposisikan surat permohonan pelaksanaan Webinar ke Kabid PTI.
      3. Menganalisis surat permohonan jika bisa dilaksanakan tepat waktu sesuai permintaan maka akan segera di proses, jika tidak maka akan didiskusikan lebih lanjut dengan pihak pemohon.
      4. Melaksanakan Webinar pada Lokasi yang telah ditentukan